Ini 5 Negara Teratas Dalam Indeks Demokrasi Dunia, Indonesia di urutan Berapa?

The Economist, merilis Indeks Demokrasi Dunia Tahun 2017 pada 30 Januari 2018. Indeks itu merupakan proyek salah satu sayap lembaga think-tank media tersebut; The Economist Intelligence Unit (EIU).

Indeks tersebut memaparkan tentang penilaian keberlangsungan demokrasi pada setiap negara dunia, yang diukur dengan menggunakan lima variabel penilaian.

Lima variabel penilaian indeks demokrasi itu meliputi;

(1) proses elektoral dan pluralism

(2) keberfungsian pemerintahan,

(3) partisipasi politik

(4) kultur politik, dan

(5) kebebasan sipil.

Hasil penilaian yang diukur dari kelima variabel itu akan menghasilkan skor rata-rata yang dijadikan sebagai tolak ukur penetapan peringkat indeks.

Mereka yang duduk di peringkat 19 teratas dalam indeks tersebut dikategorikan oleh EIU The Economist sebagai negara dengan pemerintahan yang menerapkan sistem demokrasi secara penuh. Dari total 167 negara yang tercantum dalam Indeks Demokrasi Dunia 2017 versi The Economist, berikut 5 negara paling demokratis di dunia,

5. New Zealand atau Selandia Baru

New Zealand adalah negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih kepada kaum perempuan – pada tahun 1893. Ini berarti bahwa secara teoritis, New Zealand memiliki hak pilih universal yang berarti semua orang dewasa berusia minimal 21 tahun diizinkan untuk memilih. Sejumlah kursi di parlemen New Zealand disediakan secara khusus untuk suku Maori – suku asli di New Zealand. Pada tahun 2010 tahanan yang dijatuhi hukuman tiga tahun atau lebih tidak diizinkan untuk memilih.

Dalam sejarah awal New Zealand pada masa kolonial, pemilihan diadakan setiap lima tahun – sebagaimana ditetapkan oleh The New Zealand Constitution Act of 1852. Periode ini dikurangi menjadi tiga tahun pada tahun 1879 karena kekhawatiran tentang pertumbuhan kekuatan pemerintah pusat.

Fitur unik dari sistem pemilu di New Zealand adalah bahwa sejumlah kursi di parlemen disediakan khusus untuk suku Maori. Namun, ini tidak selalu terjadi. Di zaman kolonial, suku Maori tidak bisa memilih dalam pemilu kecuali mereka memiliki tanah sebagai individu. Kolonis Eropa cukup senang dengan keadaan ini karena, menurut NZ History online, “mereka tidak berpikir suku Maori adalah ‘suku yang beradab’ untuk melaksanakan tanggung jawab yang penting”.

Khusus bangsa Eropa, pemungutan suara secara rahasia diperkenalkan pada tahun 1870. Namun, suku Maori terus menggunakan sistem lisan -. Dimana pemilih harus memberitahu petugas pemungutan suara calon yang mereka ingin pilih. Suku Maori tidak diizinkan melakukan pemungutan suara secara rahasia sampai tahun 1938. Menurut NZ History online: “Sampai 1951 suku Maori melakukan pemilihan pada hari yang berbeda dari bangsa Eropa, biasa nha beberapa minggu setelah bangsa Eropa melakukan pemilihan.” Pada tahun 1951 pemungutan suara khusus suku Maori diadakan pada hari yang sama dengan pemungutan suara yang dilakukan oleh bangsa Eropa.

Pada awal masa kolonial, seperti di sebagian besar negara-negara Barat, perempuan benar-benar tidak diizinkan terlibat urusan politik. Dipimpin oleh Kate Sheppard, gerakan hak pilih perempuan dimulai di New Zealand pada akhir abad ke-19, dan dewan legislatif akhirnya meloloskan RUU yang memungkinkan perempuan untuk memilih pada tahun 1893. Hal ini membuat New Zealand menjadi negara pertama di dunia yang memberikan perempuan hak suara dalam politik. Namun, mereka tidak diizinkan untuk menjadi calon legislatif sampai 1919, dan yang menjadi wanita pertama adalah Anggota Parlemen (Elizabeth McCombs) tidak terpilih sampai tahun 1933 – 40 tahun kemudian. Meskipun telah ada dua perempuan Perdana Menteri (Jenny Shipley dan Helen Clark), wanita tetap agak kurang terwakili di parlemen. Setelah pemilu tahun 2011, 39 anggota parlemen (hampir sepertiga) adalah perempuan. Pada peringkat global, New Zealand berada diperingkat ke-21 dalam hal perwakilan perempuan di parlemen.

Pembatasan dikenakan kepada para tahanan. Pada tahun 2010, pemerintah Nasional melewati The Electoral (Disqualification of Convicted Prisoners) Amendment Bill menghapus hak semua tahanan terpidana untuk memilih. Jaksa Agung mengatakan undang-undang baru itu tidak konsisten dengan Bill of Rights Act yang mengatakan bahwa “setiap warga negara New Zealand yang berusia di atas 18 tahun memiliki hak untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan berkala yang murni untuk menjadi anggota DPR” . Sebelum 2010 UU, hanya tahanan dengan hukuman tiga tahun atau lebih tidak diizinkan untuk memilih – yang juga tidak konsisten dengan Bill of Rights Act. Pemilihan Diskualifikasi Bill juga ditentang oleh Masyarakat Hukum dan Komisi Hak Asasi Manusia yang menunjukkan bahwa, selain menjadi tidak konsisten dengan Bill of Rights, undang-undang ini juga kompatibel dengan berbagai perjanjian internasional bahwa New Zealand adalah negara demokrasi.

4. Denmark

Ada tiga jenis pemilu di Denmark: pemilihan parlemen nasional, pemilihan kepala daerah dan pemilihan untuk Parlemen Eropa. Referendum juga dapat dilakukan untuk berkonsultasi dengan warga Denmark langsung pada isu – isu yang memprihatinkan secara nasional. Kerajaan Denmark (termasuk Kepulauan Faroe dan Greenland) memilih parlemen unikameral pada tingkat nasional. Dari 179 anggota parlemen, Kepulauan Faroe dan Greenland memilih masing – masing dua anggota, 135 dipilih dari sepuluh konstituen multi-anggota pada sistem PR daftar partai dengan menggunakan metode d’Hondt dan 40 kursi yang tersisa dialokasikan untuk menjamin proporsionalitas pada tingkat nasional. Untuk mendapatkan bagian kursi tambahan setiap pihak perlu mendapatkan minimal 2% dari jumlah suara.

Konstitusi Denmark membutuhkan referendum yang akan diselenggarakan jika terdapat tiga kasus berikut:

1. jika sepertiga dari anggota DPR menuntut referendum pada hukum yang telah disahkan dalam 30 hari sebelumnya,

2. hukum yang mentransfer kedaulatan kepada organisasi internasional belum menerima mayoritas lima hingga enam anggota parlemen,

3. dalam hal mengubah usia pemilu.

3. Iceland atau Islandia

Islandia atau Iceland melakukan pemilihan pada tingkat nasional kepala seremonial negara, presiden – dan legislatif. Presiden dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh rakyat. Parlemen (Alþingi) memiliki 63 anggota, yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh perwakilan proporsional, dengan menggunakan metode D’Hondt dengan daftar terbuka. Islandia memiliki sistem multi-partai, dengan berbagai pihak di mana tidak ada satu pihak yang bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan lebih dari satu periode, sehingga setiap pihak harus bekerja dengan satu sama lain untuk membentuk pemerintahan koalisi.

2. Sweden atau Swedia

 

Pemilihan untuk menentukan susunan dari badan legislatif pada tiga tingkat pembagian administratif di Kerajaan Swedia diadakan setiap empat tahun sekali. Pada tingkat tertinggi, pemilu ini menentukan alokasi kursi di Riksdag, badan legislatif nasional Swedia. Pemilihan untuk dewan daerah 20 (LANDSTING) dan 290 majelis kota (kommunfullmäktige) – semua menggunakan sistem pemilihan yang sama – diselenggarakan bersamaan dengan pemilu legislatif pada hari Minggu kedua bulan September.

Pemilihan untuk dewan daerah Swedia dilakukan bersamaan dengan pemilihan umum pada hari Minggu ketiga bulan September. Pemilihan untuk majelis kota juga terjadi pada hari Minggu kedua bulan September. Pemilihan untuk Parlemen Eropa terjadi setiap lima tahun pada bulan Juni seluruh seluruh Uni Eropa; hari yang tepat dari pemilihan bervariasi menurut tradisi negara setempat, sehingga di Swedia semua pemilihan parlemen Eropa terjadi pada hari Minggu.

Untuk memilih dalam pemilihan umum Swedia, seseorang harus:

1. warga negara Swedia,

2. setidaknya berusia18 tahun pada hari pemilihan,

3. dan telah menjadi penduduk terdaftar dari Swedia (tidak termasuk kelahiran Swedia yang tidak pernah menetap di Swedia)

Tidak seperti di banyak negara di mana para pemilih memilih dari daftar kandidat atau partai, masing-masing pihak di Swedia memiliki surat suara yang terpisah. Surat suara harus identik dalam ukuran dan material, dan memiliki warna yang berbeda tergantung pada jenis pemilu: kuning untuk pemilihan Riksdag, biru untuk pemilihan dewan kabupaten dan putih untuk pemilihan kota dan pemilihan untuk Parlemen Eropa.

Untuk pemilihan umum, negara membayar biaya pencetakan dan distribusi surat suara untuk setiap pihak yang telah menerima setidaknya satu persen suara secara nasional di salah satu dari dua pemilu sebelumnya. Untuk pemilihan kepala daerah, pihak yang saat ini diwakili dalam badan legislatif yang bersangkutan berhak untuk pencetakan surat suara gratis.

Dalam pemilu Riksdag, konstituen biasanya berbatasan dengan salah satu negara Swedia, meskipun Counties dari Stockholm, Skåne (termasuk Malmö), dan Västra Götaland (termasuk Gothenburg) dibagi menjadi konstituen pemilu yang lebih kecil karena populasi mereka yang lebih besar. Jumlah kursi yang tersedia di setiap daerah pemilihan didasarkan pada jumlah kantor pemilih, dan setiap pihak dibagi kursi di setiap daerah pemilihan berdasarkan suara mereka dalam konstituensi itu.

Kursi di berbagai badan legislatif dialokasikan di antara partai-partai politik Swedia secara proporsional menggunakan bentuk modifikasi dari metode Sainte-Lague. Modifikasi ini menciptakan preferensi sistematis dalam matematika di balik pembagian kursi, mendukung lebih besar dan menengah pihak partai kecil. Ini mengurangi sedikit bias terhadap pihak yang lebih besar dalam rumus d’Hondt. Pada inti dari itu, sistem tetap intens proporsional, dan dengan demikian pihak yang menang sekitar 25% suara harus menang sekitar 25% dari kursi.

Di Swedia kursi dari Riksdag dialokasikan kepada para pihak, dan calon anggotanya dipilih oleh partai mereka. Swedia menggunakan daftar terbuka dan memanfaatkan apparentement antara daftar konstituensi yang sama dan partai untuk membentuk kartel, sekelompok daftar . yang secara hukum bersekutu untuk tujuan alokasi kursi. Pada pemilihan umum nasional, setiap kandidat yang menerima jumlah suara pribadi sebesar delapan persen atau lebih besar dari total jumlah suara partai secara otomatis akan naik ke bagian atas daftar, terlepas dari peringkat mereka pada daftar dalam partai.

Para anggota parlemen yang dipilih untuk jangka waktu empat tahun. Pada tahun 1970 sampai 1994, panjang jangka tiga tahun; sebelum itu, biasanya empat tahun. The Riksdag dapat dilarutkan sebelumnya dengan Keputusan Perdana Menteri, dalam hal pemilu baru diadakan; Namun, anggota baru akan memegang jabatan hanya sampai pemilihan biasa berikutnya, tanggal yang tetap sama. Dengan demikian masa jabatan anggota baru akan menjadi bagian yang tersisa dari ketentuan anggota parlemen di parlemen yang dibubarkan.

1. Norway atau Norwegia

Norwegia memilih legislatif pada tingkat nasional. Parlemen, Storting (atau Stortinget oleh tata bahasa Norwegia), memiliki 169 anggota yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun (yang mungkin tidak dapat dibubarkan) oleh perwakilan proporsional di daerah pemilihan multi-kursi. Norwegia menggunakan sistem yang sama di kedua pemilihan lokal dan nasional. Metode ini adalah metode Sainte-Lague yang dimodifikasi dan prinsip yang mendasari adalah bahwa jumlah kursi partai di Storting harus sedekat mungkin dengan jumlah relatif suara partai yang masuk pemilu (prinsip keadilan matematika).

Norwegia dibagi menjadi 19 kabupaten, dan masing-masing kabupaten adalah konstituen dalam pemilu. Setiap daerah memilih nomor pra-dihitung dari kursi di Parlemen, Storting, berdasarkan populasi dan wilayah geografis daerah tersebut. Setiap skor penduduk satu titik dan masing-masing skor kilometer persegi 1,8 poin. Perhitungan ini dilakukan setiap delapan tahun. Praktek ini telah dikritik karena di beberapa negara besar dengan penduduk yang kurang padat suara tunggal lebih penting daripada di negara lain yang lebih padat penduduknya. Ada yang mengklaim bahwa negara dengan populasi yang tersebar dan kurang padat berada jauh dari pemerintah pusat harus memiliki perwakilan yang lebih kuat di Parlemen.

Nah..! Kalau INDONESIA..???

Indonesia bertengger pada posisi 68 dan tergolong dalam kategori negara dengan "demokrasi yang cacat" atau flawed democracies (rentang 20 - 76).

Seperti dikutip dari The Economist, Indonesia memiliki skor rata-rata 6,39.

Media AS itu mencatat, variabel "proses elektoral dan pluralisme" RI memiliki skor 6,92. Sementara, variabel "keberfungsian pemerintahan" Indonesia memiliki skor 7,14 -- skor tertinggi dari total lima variabel penilaian.

Sementara itu, variabel "partisipasi politik", "kultur politik", dan "kebebasan sipil" Indonesia memiliki skor 6,67; 5,63; dan 5,59.

The Economist menyebut bahwa posisi Indonesia dalam indeks tersebut merosot tajam 20 puluh peringkat dari penghitungan tahun 2016 -- menjadi sebuah noktah hitam bagi keberlangsungan demokrasi di Tanah Air.

Penyebab kemerosotan itu, menurut The Economist, dipicu oleh "Dinamika politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017", isu seputar mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, serta bangkitnya gerakan sosial-masyarakat berbasis keagamaan.